JAKARTA — Hariannewspapua.com, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire, Imanuel F.H. Rumbewas, ST, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Rakernas tersebut dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-25 ADKASI dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia.
Kehadiran Imanuel F.H. Rumbewas dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRK Nabire dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya menyangkut kebijakan fiskal, penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam Rakernas ADKASI adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya kebijakan transfer fiskal yang mampu memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas pembangunan.
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, bersama jajaran pengurus pusat menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan pemerintah kabupaten dalam kebijakan fiskal nasional. Penguatan TKD dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah.
Imanuel F.H. Rumbewas menilai isu tersebut sangat relevan bagi Kabupaten Nabire maupun daerah-daerah lain di Papua Tengah yang memiliki tantangan geografis serta kebutuhan pelayanan dasar yang membutuhkan dukungan pembiayaan memadai.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah memiliki kaitan langsung dengan keberlanjutan program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Penguatan TKD sangat penting bagi daerah karena kemampuan fiskal sangat menentukan sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan program-program prioritas dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, dukungan anggaran melalui TKD perlu diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Rakernas ADKASI dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Dalam arahannya, Bima Arya mendorong anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Wamendagri juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam melakukan pengawasan APBD. DPRD, kata dia, tidak boleh hanya melihat sejauh mana anggaran terserap, tetapi harus memastikan anggaran tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan APBD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bima Arya.
Arahan tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam Rakernas. DPRD didorong untuk melakukan pengawasan yang lebih substantif dengan mengukur efektivitas program pemerintah berdasarkan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Imanuel menilai penguatan fungsi pengawasan tersebut sejalan dengan komitmen DPRK Nabire untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan APBD benar-benar diarahkan pada kepentingan masyarakat.
Rakernas ADKASI ke-25 menjadi momentum bagi DPRD kabupaten se-Indonesia untuk melakukan konsolidasi sekaligus menyatukan aspirasi daerah terkait kebijakan pemerintah pusat.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya terkait penguatan otonomi daerah, kebijakan fiskal, TKD dan kapasitas APBD kabupaten.
Kehadiran DPRK Nabire dalam forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk membawa berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat Nabire ke tingkat nasional.
Imanuel F.H. Rumbewas menegaskan bahwa DPRK Nabire akan terus memperkuat koordinasi dan memperjuangkan kebijakan yang dapat memberikan ruang fiskal lebih baik bagi daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD harus hadir mengawal agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Melalui keikutsertaan dalam ADKASI, DPRK Nabire berkomitmen memperkuat peran kelembagaan DPRD sekaligus mengawal kebijakan pembangunan dan penganggaran agar semakin efektif, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)
