Nabire Papua Tengah – Hariannewspapua.com, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat upaya pemerataan akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang digelar di Aula Hotel Mahavira II Nabire, Kamis (7/5/2026).
Rapat pleno dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyusun langkah percepatan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman dan daerah terisolir.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda, disampaikan bahwa keberadaan TPAKD memiliki peran penting sebagai motor penggerak peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Sasaran utamanya mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, masyarakat adat, hingga warga yang tinggal di wilayah dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas.
Menurut Gubernur, masih rendahnya akses terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi karena berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua Tengah.
“Keberadaan TPAKD harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan sektor keuangan,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan Sekda.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini terus mengembangkan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penguatan UMKM dan koperasi, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan berbagai sektor unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Melalui sinergi dalam TPAKD, diharapkan seluruh program tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama bagi Orang Asli Papua di berbagai kabupaten di Papua Tengah.
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga menempatkan peningkatan literasi keuangan sebagai salah satu prioritas. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar mereka mampu mengelola keuangan secara sehat, produktif, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga sektor jasa keuangan lainnya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
Melalui pelaksanaan Rapat Pleno TPAKD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap lahir berbagai program kerja yang inovatif, terukur, dan tepat sasaran guna mempercepat inklusi keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah optimistis cita-cita mewujudkan Papua Tengah yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat tercapai melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. (Anti)
