MIMIKA, PAPUA TENGAH – Hariannewspapua.com, Semangat persatuan di tengah pemekaran wilayah menjadi enam provinsi di Tanah Papua kembali ditegaskan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, saat menghadiri Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua dan Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Senin (11/5/2026).
Di hadapan para kepala daerah, perwakilan pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan, Meki menekankan bahwa pemekaran daerah tidak boleh menghilangkan identitas dan semangat kebersamaan masyarakat Papua. Menurutnya, seluruh provinsi di Tanah Papua harus berjalan seiring dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Boleh enam provinsi, tetapi tetap satu Papua. Kita harus menyatukan hati, langkah, pikiran, dan tujuan agar masa depan Papua lebih baik daripada hari ini,” tegasnya.
Meki mengatakan, forum koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi Papua. Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, setiap tantangan diharapkan dapat dijawab dengan kebijakan yang tepat dan berpihak kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh satu institusi. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, DPR Papua, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara efektif.
“Percepatan pembangunan Papua memerlukan orkestrasi yang saling menguatkan. Semua pihak harus bekerja bersama agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Meki juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, seluruh program pemerintah harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Keuangan, atas dukungan terhadap percepatan pembangunan Papua melalui penguatan kualitas dan efektivitas program pada tahun 2026.
Namun demikian, Meki mengingatkan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai Papua kaya sumber daya alam, tetapi tidak menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” katanya.
Selain pengelolaan anggaran, Meki juga mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, transparan, dan mengedepankan semangat pelayanan kepada masyarakat.
“Hasil pembangunan harus dijaga dengan hati dan dilaksanakan dengan semangat melayani masyarakat,” tuturnya.
Menutup arahannya, Gubernur Papua Tengah berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan pembangunan sehingga seluruh program dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Terima kasih atas kebersamaan dan komitmen seluruh pihak yang hadir dalam forum ini untuk terus membangun Papua yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya. (Red)
