NABIRE, — Hariannewspapua.com, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRK Nabire menilai pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026.
Ketua Fraksi Gerindra DPRK Nabire, Sefnat Maniawasi, meminta pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama warga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan Sefnat dalam pandangan umum Fraksi Gerindra pada Sidang Paripurna Pembahasan Raperda Perubahan APBD Nabire 2026 di ruang sidang DPRK Nabire, Jumat (4/9/2026).
Menurut Sefnat, pembangunan di wilayah 3T harus mendapat dukungan pembiayaan yang memadai, termasuk penyediaan fasilitas umum untuk menunjang pelayanan dan aktivitas masyarakat.
“Daerah 3T harus dibiayai dan fasilitas umum di daerah 3T juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain pemerataan pembangunan, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor-sektor ekonomi yang dinilai memiliki potensi besar, yakni ketahanan pangan, perikanan dan pariwisata.
Sefnat menilai dukungan anggaran terhadap ketiga sektor tersebut penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat di 15 distrik Kabupaten Nabire.
“Ekonomi di Kabupaten Nabire karena ada tiga zona, sesuai dengan penjelasan dari Pak Bupati, itu ketahanan pangan, perikanan dan pariwisata. Oleh sebab itu, dari Fraksi Gerindra kami terus mendukung untuk itu,” katanya.
Gerindra juga memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus). Sefnat meminta dana Otsus yang diperuntukkan bagi Kabupaten Nabire dapat lebih banyak diarahkan ke wilayah 3T yang masih membutuhkan dukungan pembangunan dan pelayanan dasar.
“Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan untuk Kabupaten Nabire, tolong dibagikan ke daerah 3T yang membutuhkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Sefnat mengapresiasi peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nabire. Ia berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan melalui peningkatan pendapatan daerah serta dukungan transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi antara DPRK dan pemerintah daerah diperlukan agar hasil pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Harapan kami dalam anggaran perubahan ini bisa sampai di daerah 3T dan masyarakat Nabire pada umumnya yang ada di 15 distrik. Harapan kami ada di bidang ekonomi ada peningkatan,” pungkasnya.
Fraksi Gerindra berharap pelaksanaan Perubahan APBD 2026 mampu memperkuat pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. (Red)
