ABIRE, PAPUA TENGAH – Hariannewspapua.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat reformasi birokrasi melalui digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, Rabu (1/7/2026).
Peluncuran sistem tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah, serta para pejabat dan pengelola keuangan dari seluruh perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa penerapan SP2D Online dan KKPD menjadi bagian penting dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, digitalisasi sistem keuangan merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan agar pelayanan pemerintahan mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan.
“Peluncuran SIPD RI berbasis SP2D Online dan KKPD merupakan langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Kita ingin membangun sistem pemerintahan yang semakin modern, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Meki Nawipa.
Ia menjelaskan, penerapan SP2D Online akan mempercepat proses pencairan dana dan administrasi keuangan secara elektronik sehingga pelayanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan tepat waktu.
Sementara itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) diharapkan mampu mendukung penerapan transaksi non-tunai yang lebih aman, efisien, serta mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran melalui sistem pembayaran yang lebih tertib dan terdokumentasi.
Gubernur menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas.
Karena itu, seluruh OPD serta pemerintah kabupaten di Papua Tengah diharapkan menjadikan digitalisasi sebagai bagian dari perubahan budaya birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan implementasi SP2D Online dan KKPD tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen, disiplin, dan integritas seluruh aparatur pengelola keuangan daerah,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur mengingatkan seluruh pengelola keuangan agar tetap berpedoman pada prinsip-prinsip good governance, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, tertib administrasi, transparansi penggunaan anggaran, penguatan sistem pengendalian internal, hingga pencegahan berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Meki Nawipa juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, BPPKAD Provinsi Papua Tengah, serta seluruh pihak yang telah mendukung implementasi digitalisasi sistem keuangan daerah di Papua Tengah.
Melalui penerapan SP2D Online dan KKPD, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap tercipta sistem pengelolaan keuangan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan Papua Tengah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. (Red)
